Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) Akmaldin Noor mengatakan, keputusan Rapat Paripurna DPR yang menyetujui pelaksanaan hak angket haji merupakan keputusan tepat, karena penyelenggaraan ibadah haji dinilai karut marut. Demikian disampaikan dalam dialog interaktif Bersama Wakil Rakyat di Studio Mini RRI, Jum’at (20/2) di gedung Nusantara III DPR RI. Akmal mengatakan, jika dilihat dari kepentingan masyarakat, angket ini satu-satunya senjata yang paling pantas, karena angket ini adalah Direct to Public yang tujuannya jangan lagi setiap tahun orang mengeluhkan tentang penyelenggaraan ibadah haji. Angket ini, kata Akmal, bukan dimaksudkan untuk mencari siapa penjahatnya, tetapi untuk pembenahan agar pelaksanaan haji dapat terus diperbaiki. “Tentu saja kalau ditemukan ada yang salah harus diberikan sanksi,” katanya. Akmal menambahkan, .selama ini DPR sudah berkali-kali mengawasi penyelenggaraan Haji dengan ritual yang biasa, dalam arti mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Agama, Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran Eselon I Depag atau pengawasan langsung ke tanah suci. Namun, katanya, jika cara-cara yang biasa kita gunakan ini tidak dapat merubah keadaan menjadi lebih baik, maka angket inilah cara yang tepat untuk dilakukan. Sebetulnya penyelenggaraan haji ini merupakan ibadah rutin setiap tahun sekali, dan kita berharap tiap tahun pemerintah dapat melakukan perbaikan-perbaikan dari tahun sebelumnya. Sayangnya, kata Akmal, penyelenggaraan haji tahun 2008 ini jauh lebih buruk dari tahun 2007. Di tahun 2007 itu kita mampu melaksanakan haji yang bermartabat. “Kita betul-betul terkejut kemudian tahun 2008 turun drastis perubahannya, ada apa,” tanyanya. Tentunya hal ini harus dicari akar permasalahannya dan ditanyakan kepada semua yang terkait untuk diminta penjelasannya. Akmal menambahkan, buruknya pelaksanaan haji tahun 2008 dipicu karena Pemerintah Arab Saudi membongkar hotel di sekitar Masjidil Haram dan itu berakibat banyak hal. Padahal, negara lain tidak terlalu merasakan gonjang ganjing dari pembongkaran hotel itu, tapi kenapa kita begitu gonjang ganjing,’ katanya. Di sini kita berpikir memang harus ada sesuatu yang sistemik. Kita juga sepakat perlunya membuat blue print, agar setiap tahun tidak berubah. Jangan Apriori Sementara itu menanggapi pertanyaan pendengar yang menilai hak angket atau interpelasi tidak bekerja dengan baik dan tidak ada hasilnya dan diminta menyerahkan kepada KPK, Akmal mengatakan, sebaiknya masyarakat jangan apriori dulu terhadap usulan-usulan yang diajukan DPR baik Hak Angket maupun Hak Interpelasi. Menurut Akmal, angket itu justru digulirkan untuk membongkar secara tuntas, ada apa sebetulnya sampai terjadi hal itu. Dikhawatirkan kalau DPR tidak membawa permasalahan ini dengan menggunakan hak angket akan terjadi fitnah-fitnah yang tidak akan menyelesaikan permasalahan. Karena itu, dengan adanya angket ini DPR dapat meminta penjelasan kepada seluruh instansi yang terkait seperti Menteri Agama, Maskapai Penerbangan yang mengangkut jamaah haji, pihak Perbankan, dan pihak-pihak lainnya. Akmal menambahkan, di era reformasi ini DPR sedang menata lembaga legislatif yang betul-betul dapat berfungsi dengan baik. Karena itu dia minta masyarakat tidak merendahkan lembaga DPR dengan memandang KPK jauh lebih efektif ketimbang DPR. (tt/ic)